Ini bukan soal berguna atau tidak berguna
Sudah genap enam bulan ini saya uninstall media sosial dari gawai karena frustrasi, ya frustrasi membaca berita-berita tentang Indonesia. Tulisan atau reels lucu yang dulu jadi hiburan, ternyata tidak lebih lucu dari para politikus yang blunder ketika berbicara di depan wartawan. Mereka bukan negarawan, mereka perampok.
 |
| Tumpukan nasi kotak (dok. Pribadi) |
Begitu bobroknya negeri ini hingga saya, atau kalian pasti juga merasakan, tidak ada yang bisa kita perbuat. Paling tidak kita bingung mau bagaimana.
Saya selalu menaruh hormat dengan para mahasiswa yang melakukan demonstrasi, menyuarakan kebenaran dan bertindak karena kejujuran. Paling tidak, mereka lebih berani daripada saya yang banyak pertimbangan.
Terus terang, saya pesimistis dengan keadaan negeri ini. Hingga kadang ketika ngobrol dan rasan-rasan soal negara dengan teman-teman, kita bingung apa yang seharusnya diselesaikan terlebih dulu?
Pepatah mengatakan, pemimpin adalah cerminan rakyatnya. Bisa jadi benar, sebab yang memilih pemimpin adalah rakyat. Tapi, pertanyaannya siapa yang membuat rakyat bodoh? tentu saja sistem pendidikan yang dibuat oleh negara.
Belum lagi bahas soal kesejahteraan guru dan dosen. Ketimpangannya jauh dengan gaji para pejabat negara yang nggak tahu ngapain kerjaannya di kantor. Belum para politikus jadi komisaris BUMN yang napas aja digaji.
Belum lama seorang dosen UNAIR yang sambat di MK karena gajinya hanya 2.6jt perbulan, tunjangan sertifikasi yang ditahan sedangkan kerja pengabdian dan penelitiannya tidak dianggap. Belum lagi gaji para guru-guru yang tidak hanya rendah, tapi sudah di tingkat mengenaskan. Ini isu berpuluh-puluh tahun yang lalu, sampai saat ini tidak bergerak, merangkak naik pun tidak.
Entah lah.
Memang benar jika kita menganggap bahwa pemerintah tidak mau rakyatnya pintar. Mereka hanya ingin kita kenyang. Saya suka dengan singkat MBG adalah Maling Berkedok Gizi, alih-alih Mas Bahlil Ganteng.
Bersliweran ribuan WNI yang pindah kewarganegaraan. Negara kita memang dirampok dan dirusak oleh warganya sendiri yang mementingkan diri sendiri tapi lupa kepentingan banyak orang. Saya dan istri sudah lumayan sering nyeletuk "Anak-anak kita kalau sudah besar biarkan pergi jauh saja tidak apa-apa"
Tulisan ini hanya soal sambat-sambat saja, tak ada ilmiah-ilmiahnya atau bahkan pesan moral. Kemarin seorang kawan update status di WhatsApp dengan tulisan di belakang kaos seperti ini
Lahir di era Suharto. Tumbuh di era Habibi. Besar di era Gus Dur. Mengerti di era Megawati. Dewasa di era SBY. SETRES di era Jokowi. Hampir EDAN di era Prabowo
Cetak tebal dari Saya.
Sebagai manusia yang lahir di tahun 90an, tulisan itu relate dengan saya. Hampir edan di era Prabowo bukan isapan jempol belaka, mayoritas rakyat Indonesia merasakan demikian, kecuali para penjilat.
Kaidah tasharruful imam ala ra'iyyah manuthun bil maslahah (kebijakan seorang pemimpin kepada rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan) rasanya tak berlaku, sebab kebijakan pemimpin sekarang hanya berdasarkan kemaslahatan para penjilatnya.
Tulisan ini bukan soal berguna atau tidak, sebab pemimpin sekarang tidak pernah mendengar kritikan-kritikan dari rakyatnya. Ketika rakyat melakukan demonstrasi menyuarakan aspirasi, negara tidak merespons justru sibuk membayar demo tandingan.
Secara tidak sadar, kita sedang diadu domba untuk kepentingan para pemilik kuasa. Jangan heran jika secara kapasitas dan kualitas, peserta demo tandingan tak pernah lebih baik.
Kamis kemarin, saya berangkat ke kantor Yayasan pukul 10.00 untuk menyiapkan data tagihan santri. Setelah zuhur mengajar dua kelas hingga pukul 16.00, saya melewatkan rasan-rasan ilmiah di kampus, semacam kelompok diskusi umum mulai dosen, mahasiswa hingga karyawan. Malamnya meeting online dengan tim developer sistem yayasan untuk evaluasi sekaligus persiapan integrasi API dengan bank. Kegiatan saya tutup setelah impor data santri baru ke SISTERIN (sistem terintegrasi) Yayasan Al Mahad An Nur. Saya juga melewatkan menulis di blog dan baca surah Yasin.
Post a Comment