Kita Semua Adalah Korban 65

Pada malam tanggal 12 November kemarin, di Jogja diselenggarakan diskusi Sarwo Edhie dan tragedi 1965 di toko buku Toga Mas Gejayan. Dalam hati sebenarnya saya ketar-ketir kalau-kalau acara tersebut tiba-tiba dibubarkan oleh oknum anti PKI, sebagaimana yang pernah terjadi di kampus-kampus Jogja saat memutar film Senyap dan Jagal, juga di Bali kemarin tiba-tiba gagal menggelar diskusi soal 65. Tapi, Alhamdulillah acara tersebut sampai selesai aman dari hal itu, entah sengaja tidak disentuh atau memang baunya tidak diendus oleh anjing-anjing mereka.Ada tiga pembicara saat itu, perspektif sejarah diwakili oleh Dr. Budiawan, penulis buku Sarwo Edhie oleh Peter Kasenda, dan perspektif pemuda eN O(Nahdlatul Oelama) dicorongi oleh Roy Murtadho (dalam hati saya bertanya, di mana peran pemuda Muhammadiyah dalam acara-acara kaya begini, tapi ah sudahlah.)

Diskusi soal buku tersebut tidak lain merupakan sebuah upaya kritik dan pelurusan sejarah, bahwa sebenarnya si Sarwo Edhie(an) itu tidak bertindak secara independen, melainkan melalui komando Soeharto, kalau main ibarat-ibaratan menurut Roy Murtadho, Soeharto ibarat Adolf Hitler sedangkan Sarwo Edhie ibarat Adolf Eichmann. Bedanya, Hitler cuma sebentar tahun, kalau Soeharto bertahun-tahun. 

Meski demikian, ia menyesal di ujung-ujung usianya karena telah terlibat dalam segitiga konflik antara Soekarno, PKI dan AD. Kisah melankolis pun pernah dilancarkan oleh Tempo 2011 bahwa Ilham Aidit (anaknya DN. Aidit) pernah bertemu dua kali dengan Sarwo Edhie dan berbicara empat mata yang berujung pengertian “kamu bisa memahaminya, kan?” kata Sarwo Edhie kepada Ilham sambil menepuk-nepuk punggung Ilham bahwa ia menyesal, meskipun tidak sempat meminta maaf. Terlepas dari kebenarannya karena sang Jenderal sowan terlebih dahulu kepada Tuhan sebelum didudukkan terlebih dahulu.

Di samping itu, posisi Sarwo Edhie yang kemudian menjadi satu-satunya yang, diberi mandat sebagai eksekutor lapangan lewat tongkat komandonya, agaknya iya-iya saja dengan Soeharto ketika diberikan kekuasaan untuk membantai PKI, simpatisan PKI, dan yang di-PKI-kan, yang entah dia tahu atau tidak dilema segitiga konflik Soekarno-PKI-AD. Meskipun di akhir cerita, ia juga ditendang sendiri oleh Soeharto di penghujung tahun 70-an. 

Selanjutnya tentang korban 65, selama ini kita selalu sok-sok an, sok kemanusiaan lah, sok membela kaum tertindas lah, yang menyebabkan menjadikan PKI sebagai satu-satunya korban dalam tragedi 65, dan akibatnya menyalahkan orang-orang yang berada di akar rumput.

Namun kita sendiri buta bahkan tidak mau melek bahwa kakek-nenek kita dulu yang hidup di era itu mengalami konfrontasi dengan PKI, apalagi para kyai NO itu yang berapa hektar tanah yang harus dijadikan pesanten serta sawah untuk menghidupi santrinya terpaksa harus dikuasai oleh BTI-PKI dengan terminologi tujuh setan desa. 

Menurut Budiawan, Orde baru ditegakkan secara berlapis-lapis yang sulit untuk ditembus, hal ini juga disampaikan oleh Roy, bahwa Soeharto memang seorang politikus tak tertandingi dalam hal sikut-menyikut orang-orang yang membahayakan kekuasaannya dalam menjabat sebagai rezim baru itu. Bayangkan saja, tahun 65 PKI berhasil ditumpas, selanjutnya Masyumi dan NO selalu dikuyo-kuyobaik partainya maupun organisasinya, di tahun 70-80an pun orang-orang yang hanya karena di tembok rumah memajang posternya Bung Karno harus diciduk, dipenjara, diasingkan, karena dikira menjadi simpatisan PKI, sejak itu ada istilah bahaya laten PKI. PNI sudah tanpa jejak. Praktis. Dia menjadi satu-satunya penguasa yang rentetan kejahatannya harus diungkap kembali. 

Kita semua adalah korban orde baru, ya terutama korban doktrin film Pemberontakan PKI karya Arifin C Noer, yang menyebabkan kita selalu su’udhondengan korban PKI atau yang di-PKI-kan, para kyai, serta sejarah konfrontasi NO dan PKI dulu. Dengan kalimat lain, Soeharto adalah otak pembantaian dan fitnah PKI, robotnya adalah Sarwo Edhie, dan dia selaku robot melakukan adu domba antara rakyat dengan PKI untuk membuat cerita bahwa itu semata-mata adalah bentrokan sipil dan sipil secara head to head, apalagi isu yang dilendingkan adalah PKI sama dengan atheis yang bertentangan dengan Pancasila. 

Mendengar itu, rakyat di akar rumput, bahkan orang NO pasti langsung mencak-mencak. Sedangkan kita-kita ini yang tidak menjadi aktor sejarah adalah korban doktrin, dan sejarah yang dibakubukukan. Hasilnya ya seperti ini; sok-sok an sikut sana-sini kritik sana-sini. Kita ini hanya pihak ketiga, yang seharusnya menjadi saksi yang adil (syuhada’ bil qisth – dalam term al-Qur’an) bagi pelaku dan korban, meminjam definisinya Fayyadl bahwa keadilan itu tidak bisa didefinisikan kecuali oleh korban, kita hanya membenarkan mereka yang benar, dan menyalahkan mereka yang salah.

Tapi nasi sudah jadi bubur, salah satu pelaku, yakni Sarwo Edhie setelah mengalami duakali gagal dinobatkan jadi pahlawan nasional, kata khofifah tahun ini sudah disahkan, tinggal dianugerahkan saja menjadi pahlawan.  Sedangkan Soeharto dan Gusdur yang disejajarkan pantas jadi pahalawan atau tidak masih digoreng di wajan MPR. Sebenarnya Soeharto tidak butuh gelar pahlawan sih, tapi butuh kiriman tahlil oleh orang-orang NO. sedangkan Gus Dur biarkan ia jadi pahlawan saja di hati para Gusdurian.

Sedangkan, soal IPT (international people’s tribunal) yang diselenggarakan di Den Haag harus diartikan sebagai langkah awal untuk meluruskan sejarah kita, bahwa kejahatan Orde Baru sebenarnya tidak hanya 65-68 dan melulu PKI, tetapi juga harus adil di dalam menyikapi hal tersebut, minimal dapat mengubah buku-buku sejarah yang dibaca oleh adik-adik, bahkan anak-anak kita nantinya di sekolah. Sebab, jika kesempatan acara tersebut tidak klir dalam membuat kebijakan, maka bangsa kita akan selalu tersandung-sandung dalam meraba sejarah sendiri. 

Inilah yang dikehendaki oleh Islam: rekonsiliasi, ishlah dalam bahasa Ontanya. Dalam kaidah fiqih yang agak-agak utilitarian dikatakan mashlahatul ammah muqaddamun ala mashlahatil fardhiyyah, bahwa kemaslahatan publik lebih diutamakan dari pada kemaslahatan individu. Ini soal kemanusiaan secara universal, yang masing-masing dari kita tidak bisa membantahnya kalau kita masih percaya hati nurani. Mengingat fase kita sekarang tidak hanya sampai local-canonical, dan critical lagi, tetapi sudah global, jadi mau tidak mau harus mau untuk memandang tragedi ini dengan wawasan universal-global. 

Sejujurnya, saya belum sempat membaca buku karya pak Peter yang dijadikan bahan diskusi malam itu, apa lacur, uang di saku hanya cukup beli bensin dan udud saja.